Video
Berita
Sikapi RAPBN-P, Fraksi PKS Desak Penambahan Anggaran Kesehatan
Jakarta (23/5) Pemerintah didesak untuk memberikan proritas tambahan bagi anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Berdasarkan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran kesehatan seharusnya minimal sebesar lima (5) Persen dari APBN di luar gaji.
Semua Pihak Harus Koordinasi Awasi Sistem Informasi Data Pemilih
Jakarta (23/5) Tahap pemutahiran data pemilih merupakan tahapan penting dalam proses penyelenggaran pemilu. KPU sebagai penyelenggara akan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam pemilu 2014.
Pemerintah Harus Tindak Pelanggar Moratorium
Jakarta (22/5) Anggota Komisi IV DPR, Habib Nabiel Almusawa mendesak pemerintah untuk segera menidaklanjuti laporan pelanggaran terhadap penerapan moratorium hutan dan lahan gambut. Kalau terbukti melanggar segera lakukan penindakan hukum agar tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari.
PKS Rotasi Anggota Untuk Fokus Tuntaskan Target Undang-Undang
Jakarta (22/5) PKS menugaskan Fahri Hamzah dan Nasir Jamil kembali menduduki Komisi III DPR. Keduanya diharapkan bisa membantu penyelesaian RUU KUHP dan KUHAP serta beberapa upaya penguatan sistem hukum di Indonesia.
Tekan Over Kuota, Pemerintah Harus Serius Kendalikan BBM
Jakarta, (22/5) – Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina (Persero) dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas meminta menteri ESDM RI, Kepala BPH Migas dan Direkur PT Pertamina melakukan pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi
Tautan Berita
- Ini Alasan FPKS Kembalikan Fahri Hamzah dan Nasir Jamil ke Komisi III DPR
- PKS Pindahkan Fahri Hamzah dan Nasir Djamil ke Komisi III
- Mangkir, KPK tak Punya Itikad Baik soal Century
- PKS: Konvensi Bukan Solusi Pendidikan Nasional
- Lontarkan ucapan SARA, Seskab Dipo Alam harus dievaluasi
- DPR Tunggu Inventarisasi Masalah
- Kemenag Diminta Ajukan Anggaran Pencatatan Nikah
- MORATORIUM IZIN HUTAN: Pemerintah DimintaTindaklanjuti Pelanggaran Oleh 10 Perusahaan
- Wakil Ketua DPR: Jangan Istimewakan Koruptor di Tahanan
- Legislator: Ada tangan jahil yang mau RUU Keperawatan dihapus
- DPR: AS Langgar Zona Terbang Indonesia
Get Connected
